Institusi “APERSI” sebagai subyek hukum harus mampu memainkan peran dan fungsinya secara optimal baik sebagai mitra strategis Pemerintah (baca : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I) serta sebagai sarana atau media untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dalam mengembangkan usahanya.
Dengan demikian intensitas komunikasi dan interaksi antara Kepengurusan DPD APERSI Jawa Timur dengan berbagai Lembaga/Institusi Pemerintah di wilayah Propinsi Jawa Timur, harus ditingkatkan dan diberdayakan secara optimal. Oleh karenanya, pokok-pokok pikiran/program yang ingin disampaikan oleh komisi A. Bidang Organisasi dihadapan forum Sidang Pleno Musyawarah Daerah (MUSDA) PDP. APERSI JAWA TIMUR ini sebagai berikut :

  1. Legal standing organisasi “APERSI” yang hingga sampai saat ini masih terjadi Kemelut Dualisme Kepengurusan baik ditingkat DPP maupun ditingkat DPD diberbagai wilayah Indonesia, maka untuk terlaksananya peran dan fungsi secara optimal dan membela dan memperjuangkan kepentingan seluruh Anggota APERSI, dengan ini seluruh Peserta MUSDA DPD APERSI JAWA TIMUR, secara tegas mendukung dan menyetujui terbentuknya Organisasi Baru yang bernama “HIMPERRA” yang didirikan dan dideklarasikan pada tanggal 25 Agustus 2018 di Jakarta.
  2. Seluruh Anggota Apersi di wilayah Propinsi Jawa Timur, secara tegas menyatakan setuju untuk meleburkan dirinya dalam keanggota organisasi profesi yang bernama “HIMPERRA”.
  3. Seluruh Anggota Apersi di Wilayah Propinsi Jawa Timur, secara tegas menyatakan setuju untuk mengalihkan asset berupa “Kantor Kesekretariatan DPD. Apersi Jawa Timur” menjadi asset milik HIMPERRA.
  4. Memerintahkan kepada ketua DPD APERSI Jawa Timur yang terpilih dalam pelaksanaan MUSDA APERSI JAWA TIMUR tertanggal 19 September 2018 untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit mengenai peleburan keanggotaan Apersi jawa Timur untuk menjadi Anggota HIMPERRA.